desentralisasi otonomi daerah. : Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh Latar Belakang Amandemen UUD 1945 telah mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia. desentralisasi otonomi daerah

Dalam. Namun, meskipun memiliki banyak dampak positif, otonomi daerah tidak terlepas dari dampak negatif. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. BAB I PENDAHULUAN A. Jakarta: Penerbit BRIN, 2021. otonomi. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat. Pakar dan Pengamat Otonomi Daerah Prof. Penelitiannya menggunakan indikator desentralisasi fiskal berupa indikator rasio pengeluaran, rasio pendapatan, dan rasio pendapatan asli daerah. I. Prinsip otonomi daerah yang ketiga adalah prinsip dengan kewenangan seluas-luasnya. 5. Desentralisasi Kekuasaan; Otonomi daerah memberi kesempatan pada contoh penerapan asas desentralisasi kekuasaan. Di mana kekuasan tidak hanya ada pada pemerintah pusat. 19 Kehadiran Undang-undang No. Kedua, begitu kebijakan ini dicanangkan tiba-tiba banyak orang yang memperdebatkannya. , M. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. Sedangkan pada asas desentralisasi mempunyai ciri-ciri yaitu penerima wewenang adalah daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai hak untuk menetapkan dan mengatur sendiri kebijakan daerahnya, serta pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan. Pemekaran daerah Pemekaran daerah merupakan suatu contoh dari kebijakan desentralisasi. Kategori desentralisasi sebagai devolution yang dimaknai upaya pembentukan danBerikut ini adalah contoh penerapan asas dekonsentrasi dalam otonomi daerah di Indonesia: 1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri disebut asas desentralisasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,. Kedaulatan melekat. Pemekaran daerah merupakan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada sistem pemerintahan daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah. Sedangkan sekitar 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan program yang dibuat dan diharapkan. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi denganKewenangan Daerah Otonom. C. 1. A. Lantas, apa itu desentralisasi fiskal? Definisi PENERAPAN otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. desentralisasi dan otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan yang diamanatkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Untuk konteks Indonesia, maka otonomi daerah menjadi pilihan yang tepat. Sentralisasi digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. (Undang-Undang RI dalam Arif Rahman, 2010: 130). 20201. oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan RI”. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu dari empat daerah yang dikaruniai status keistimewaan oleh negara. suatu daerah otonom akan hilang. Firstly, dilemma between decentralization or. 13. Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. 2 Juanda, 2004. Desentralisasi secara politik adalah bagaimana pengambilan keputusan ditingkat. Pada hakikatnya pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan komplementer atau pelengkap dari pembagian kekuasaan secara horizontal Pembangunan daerah menjadi salah satu fokus pembangunan nasional, terutama setelah diberlakukan UU No. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Company. Selain kelebihan, berikut ini adalah kekurangan dari penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan: 1. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Faktor ini 1 Marzuki, M. Otonomi daerah (otda) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Widescreen. Dalam hubungan ini UU No. IP. Artikel ini akan membahas materi PKn kelas 10 mengenai desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. d. 20201. desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna. Pemerintah Indonesia. Keywords: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kalimantan Timur Pengantar Seiring dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, kebijakan desentralisasi menjadi pilihan utama dalam sistem penyelenggaraan negara. KOMPAS. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya. 32 Tahun 2004. B. 22 Tahun 1999. Jawaban: C. Asas-asas itu adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 4, Desember 2012Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia : Dilema Sentralisasi dan Desentralisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat ( daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, pemusatan. SENTRALISASI dan desentralisasi adalah dua jenis struktur yang dapat ditemukan dalam organisasi, pemerintah, manajemen dan bahkan dalam pembelian. 4 Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Demokrasi 31 3. Desentralisasi di Indonesia sediri di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya krisis moneter dan transisi politik yang terjadi sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi melaksanakan desentralisasi (otonomi daerah). 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Tahun 2001 Negera Republik Indonesia telah memasuki era Otonomi Daerah. 8x csv. “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai. Dengan desentralisasi (otonomi) lebih mudah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setempat ( Daerah ) yang beragam ( majemuk ). Hubungan Otonomi Daerah dengan Dekonsentrasi Otonomi Daerah yang merupakan suatu pemberian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan berdaya untuk membuat. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia. Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan perda-perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Hal ini lantaran kewenangan daerah dalam memungut pajak merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. Secara formalterselesaikan. Dalam suatu kerangka logika bagan arus, maka definisi desentralisasi dapatPemahaman Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal suatu negara d ikenal beberapa azas. " Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang. (Suatu Analisis Akademik dan Empirik Mengenai Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan . Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Na Endi Robert, Jaweng, Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia, PT. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. 91 HRT. Otonomi Daerah di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada masa reformasi sebagai buah dari perjuangan segenap bangsa. Lahirnya era reformasi menandai perubahan besar sistem politik Indonesia yang sentralistikOtonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggraan. Contoh Desentralisasi. Asas Desentralisasi. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kelebihan desentralisasi di Indonesia. G Astika, SH, MH Oleh : Aditya Pranata (1271010039) KELAS B PROGRAM. PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh: Dr. Penetapan daerah otonomi khusus Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Konsep dan Penerapannya B. Latar Belakang. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan di Daerah. Sri Hadiati WK (Lembaga Administrasi Negara) “Arah dan Startegi Kelembagaan Maritim” 3. 100 juta per desa. 3 Kerjasama Daerah 43 4. Asas desentralisasi berdasarkan UU tersebut dapat kita pahami sebagai penyerahan wewenang dan kekuasaan pemerintahan oleh. pemerintah daerah seperti ini lebih banyak memperoleh kewenangan devolutif daripada dekonsentratif. id - Otonomi daerah merupakan sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah ©Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015 Editor | M. 3052) Nor Aida (218. Sri Soemantri M, Otonomi Daerah, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. Otonomi Daerah, Otonomi Khusus I. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada pembahasan materi perubahan Pasal 18 UUD 1945. A. Dalam UUD 1945 ada dua jenis nilai dasar yang tidak boleh dilanggar saat menjalankan asas desentralisasi otonomi daerah, dua nilai tersebut adalah : Nilai Unitaris; Nilai ini mewujudkan pandangan Indonesia bahwa tidak memiliki kesatuan dalam pemerintahan lain, kedaulatan melekat di tangan rakyat, bangsa dan juga negara. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Pengaruh kekuasaaan regim tampaknya menjadi salah satu elemen yang turut mempengaruhi pasang surutnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 22 Tahun 1999 secara eksplisit merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 2. Secara etimologis, kata desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. 3089) Eri Trianti (218. Kebijakan otonomi daerah memberikan dampak yang positif meskipun tidak dapat dipungkiri kebijakan ini masih. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (“Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (“Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan dan kebijakan di. Other titles. Otonomi daerah adalah sebuah proses bernegara yang tidak akan pernah tuntas dan mengalami perubahan secara terus. Dimensi Otonomi Daerah. Baca Juga: Daerah-Daerah di Indonesia yang Diberikan Otonomi Khusus. 22 Tahun 1999 dan. Hubungan Antarpemerintahan 3. Menurut Undang-Undang No. pusat, tiba saatnya pengelola negara bergeser ke desentralisasi. Daerah, melalui pemberlakuan Asas Desentralisasi (daerah otonom) dan Asas Dekonsentrasi (wilayah administratif) sebagai dasar pelaksanaan sistem Otonomi Daerah tersebut,1 sehingga Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dalamUU No. Maryanov (1958) bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari satu keping mata uang. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Yoyon Bahtiar Irianto, M. com - Desentralisasi berasal dari kata de dari bahasa Belanda artinya lepas dan centerum yang arinya pusat. 24Amrah Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, hal. Di mana otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu pembagian atau pelimpahan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, hubungan pusat dan daerah, dan aspek-aspek lain keterwakilan daerah, hal-hal itu semua dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada. detikJatim Senin, 25 Apr 2022 15:19 WIB Momen Hari Otda, Kabupaten Mojokerto Bidik Kemandirian Fiskal. [4] Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah. Dalam kaitannya dengan pembangunan. Dalam buku Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2007) karya Hanif Nurcholis, sentralisasai adalah pemusatan semua. memperkuat otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dari semula dipilih oleh DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan otonomi daerah yang dibutuhkan sekarang memerlukan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah . Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita reformasi yang terealisasi pasca Orde Baru. desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian ke…menyelenggarakan pemerintahannya secara desentralisasi saja sehingga tidak terdapat pengaturan yang bersifat sentral nasional. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bab 1 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Tulisan ini. Mendorong berkembangnya partisipasi rakyat dalam berbagai aspek pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sejarah perubahan pola pemerintahan ini diawali oleh jatuhnya negara. Simanjuntak4 menyatakan bahwa desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi. ANALISIS MEWUJUDKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Kusnu Goesniadhie S. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia TUJUA N Materi Referensi KD Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. menyelenggarakan pemerintahannya secara desentralisasi saja sehingga tidak terdapat pengaturan yang bersifat sentral nasional. Dalam pelaksanaanya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Daerah dengan. Terlepas dari itu semua, desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadisuatu keniscayaan dengan mempertimbangkan amanat UUD 1945 sebagai konstitusibangsa Indonesia yang telah menegaskan hal tersebut. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa. Menurut undang-undang No. 2. KOMPAS. Smith. 3. 2. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: Beberapa Pelajaran dari Daerah Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. H. Otonomi daerah berasal dari istilah Autos berarti sendiri dan nomos berarti pemerintahan. Desentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam. Ujian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Soal: Saudara di minta oleh bupati untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan subsidi ke pemerintah desa. Sebelumnya MaoliOka telah berbagi tentang permasalahan tentang sumber daya dan kemapuan daerah dalam otonomi daerah, namun alahkah baiknya kita mengetahui pengertin tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sediri supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sedangkan Oeson Villispsi menurut Shahid. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1. This study aimed to analyze trajectory of regional autonomy in Indonesia. 2. pp. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Menurut UU No. A. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi. Kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum. Ketetapan MPR ini berisi delapan pasal, yakni sebagai berikut : 1. Otonomi daerah lebih mengacu pada saklar kewenangan yang diberikan kepada daerah, sedangkan desentralisasi mencakup transfer kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Detail. C. B. Wisnu Panggah. 17pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pilkada serentak, mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesioa melalui teladan positif para elit dan aktor. Dalam konsep pembangunan daerah ini, terdapat dua konsep besar dalam pengaturan pemerintahan daerah yaitu otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk tahun 2010, total anggaran untuk subsidi umum ke desa akan. Pengertian Asas Tugas Pembantuan. Widjaja menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan. 057. Dalam istilah lain, model pemerintah daerah otonom memiliki kemiripan dengan partnership model atau interdependent model-nya Rhodes (1981) yang melihat hubungan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai saling ketergantungan dan kerja sama. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah. 3036) Taufik Alamsyah (218. UU ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi riil dan seluas-luasnya. Hal-hal terkait definisi ini juga telah diatur dalam undang-undang, tepatnya pada UU nomor 23 tahun 2014. berubah menjadi sistem desentralisasi/otonomi daerah. Sehingga desentralisasi memiliki makna sesuatu yang terlepas dari pusat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah. Firstly, dilemma between decentralization or.